Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perkembangan signifikan dalam proses aksesi Indonesia keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyerahkan Initial Memorandum(IM) sebagai langkah resmi menuju keanggotaan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga menyerahkan dokumen IM tersebut kepada Sekretaris Jenderal OECD, Matthias Cormann.

“Tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum,” ujar Airlangga, Jakarta, Rabu malam (4/6/2025). 

Baca Juga: RI-OECD Berkomitmen Jaga Komunikasi dengan Sektor Swasta

Salah satu persyaratan utama dalam proses aksesi ini adalah keikutsertaan Indonesia dalam OECD Anti-Bribery Convention. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan secara resmi niat Indonesia untuk bergabung dalam konvensi tersebut sebagai kerangka hukum dalam menangani praktik korupsi yang melibatkan korporasi internasional.

“Berdasarkan regulasi yang sekarang, Indonesia belum bisa menangani kasus tersebut karena dari segi regulasinya belum ada dan ini diharapkan segera kita bisa bergabung dalam anti-bribery convention. Dan apabila ini diratifikasi, kita mempunyai toolsuntuk melakukan tersebut,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa aksesi ke OECD membawa berbagai manfaat strategis, termasuk dukungan terhadap transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor informal ke sektor formal melalui penerapan standar OECD.

Baca Juga: OECD: Inflasi di AS Akan Melonjak 3,9 Persen, Jelas Yang Menanggung Rakyat

OECD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan program PISA (Programme for International Student Assessment) yang mengukur kemampuan matematika dan sains siswa tingkat SMA secara global.

Di sektor kesehatan, Airlangga menyebut aksesi ini akan mendorong penerapan kebijakan sistem kesehatan yang tangguh, berorientasi pada masyarakat (people-centric), dan memastikan layanan kesehatan universal di antara negara anggota.

Selain itu, aksesi ini turut menekankan pentingnya pengembangan kebijakan di sektor ekonomi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pemerintahan digital (e-government), yang tengah dikembangkan sebagai standar dan praktik terbaik oleh OECD.

“Jadi ini salah satu standar ataupun best practiceyang sekarang sedang dalam pembentukan dan telah disiapkan di OECD yang sifatnya lebih umum, yaitu benchmarkingdaripada ease of doing business, di mana harapannya Indonesia akan semakin baik dengan standar kebijakan dan OECD juga akan selalu mengeluarkan report,” ujar Airlangga.