Jepang menuntut adanya prinsip keadilan dalam negosiasinya terkait dengan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul tuduhan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba menegaskan bahwa pihaknya ingin diskusi perdagangan yang adil. Ia tak menjelaskan lebih rinci terkait dengan tuntutan mitra dagangnya soal dugaan sengaja melemahkan yen demi keuntungan dari Jepang.

Baca Juga: Siap Intervensi, Ini Strategi Bank Sentral Jepang Hadapi Efek Aturan Bea Masuk Trump

"Kita harus menangani isu ini dari sudut pandang keadilan," kata Ishiba dalam konferensi pers, dilansir dari Reuters, Senin (21/4).

Jepang sendiri telah lama membantah tudingan bahwa mereka memanipulasi nilai tukar yen. Pemerintah Jepang secara historis justru berusaha menahan penguatan yen karena dapat merugikan sektor ekspor yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. 

Adapun Ishiba juga menepis kemungkinan bahwa pihaknya akan menggunakan kepemilikan besar atas surat utang negara sebagai alat tawar-menawar dalam pembicaraan perdagangan dengan Trump.

“Hal ini didasarkan pada kepercayaan antara kedua negara, serta stabilitas ekonomi global dan masing-masing negara,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah mengenakan tarif sebesar 24% pada berbagai produk ekspor dari Jepang ke Amerika Serikat. Meski demikian, sebagian besar tarif tersebut masih ditangguhkan hingga awal Juli.

Baca Juga: Trump Naikkan Tarif, Multifinance RI Kena Getahnya

Sementara itu, tarif universal sebesar 10% tetap diberlakukan, termasuk bea 25% terhadap mobil yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama dari Jepang.