JAKARTA,quickq官网网址 DISWAY.ID --Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti buka suara, soal laporan Bank Dunia (World Bank) yang menyatakan ada 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin.

Menurutnya, perhitungan Bank Dunia dengan perhitungan lembaga BPS Indonesia berbeda.

Ia menjelaskan standar yang digunakan Bank Dunia dalam menentukan angka tersebut adalah garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah atas.

BACA JUGA:Mendikdasmen: Prabowo akan Umumkan Bantuan untuk Guru Honorer saat Hardiknas 2 Mei 2025

BACA JUGA:Jelang Deep Learning Diterapkan di Sekolah, 30 Guru Bakal Dilatih di Australia

“Yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3 persen itu adalah dengan standar upper middle class yang USD6,85 per kapita PPP 2017,” kata Amalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.

Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan standar paritas daya beli sebesar 2,15%.

Artinya Bank Dunia memiliki standar perhitungan angka daya kemiskinan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh BPS.

"Artinya kita tidak bisa langsung mengonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP Base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda," sambungnya.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia harus dimaknai lebih bijak, sebab tidak ada kewajiban suatu negara menerapkan perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia.

BACA JUGA:Menhan Sebut Ada 29 Rumah Sakit TNI Belum Terakreditasi

BACA JUGA:Bantah Narasi Liar, Andre Rosiade Sebut Rempang Eco City Masih PSN!

"Dengan demikian mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan. Tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja," tegas Amalia.

epala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti buka suara soal laporan

• 1
• 2
• »